UPAYA MENJALIN KEMITRAAN BIROKRAT DENGAN SWASTA

Posted on Maret 7, 2009. Filed under: Uncategorized |

UPAYA MENJALIN KEMITRAAN BIROKRAT DENGAN SWASTA
Oleh : Dra. Bagas Yulistyati S, Msi
Anggota Tim Kajian Ambtenar Pemprop. Jatim

Tuntutan reformasi yang berkembang ditengah-tengah krisis multidimensi di Indonesia menghendaki adanya perubahan paradigma pembangunan yang meliputi adanya perubahan pada tataran good governance dan people empowernment serta otonomi daerah. Good governance untuk semua level mulai dari eksekutif, legeslatif dan yudikatif dikehendaki lebih transparan, akuntabel, responsive, partisipati, bertanggung jawab serta bebas dari KKN. People empowerment diartikan adanya peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan secara luas. Sedangkan otonomi daerah menghendaki pembagian kewenangan dan dorongan untuk menumbuh kembangkan prakarsa daerah.
Dalam era otonomi daerah sekarang ini, menuntut adanya perubahan perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan professional, sehingga pemerintah derah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini dan di masa akan datang pemerintah menghadapi gelombang perubahan yang berasal dari tekanan eksternal maupun tuntutan internal masyarakat yang terus berkembang.
Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi arus globalisasi yang sarat dengan persaingan dan leberalisme dalam segala bidang seperti : informasi, investasi, modal, tenaga kerja bahkan budaya. Dan untuk mengimbangi arus globalisasi ini kita harus mengedepankan kualitas yang mempunyai daya saing. Sedangkan disisi internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan semakin banyak tuntutan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, tuntutan penerapan tata pemerintahan yang baik atau good governance tidak dapat ditunda-tunda lagi, bahkan lembaga-lembaga donor internasional seperti : World Bank, ADB dan IMF sekalipun menuntut ditegakkannya good governance pada negara-negara penerima bantuan termasuk Indonesia sehingga penerapan good governance sudah merupakan keharusan yang harus diupayakan.
Peranan utama yang diempan oleh Pemerintah telah bergeser dari penguasa menjadi fasilitator dan dinamisator. Sebagai fasilitator pembangunan tugas utama Pemerintah Pusat maupun Daerah adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, hanya dalam kondisi yang kondusiflah keadaan ekonomi makro yang stabil dapat tercipta. Oleh karena itu tidaklah salah kiranya istilah good governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik dan social yang baik (Achwan, 2000). Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsive, semaraknya masyarakat sipil dan kondisi ekonomi makro akan stabil sehingga dapat menciptakan kehidupan bisnis yang dinamis dan bertanggung jawab bukan impian lagi.
Penciptaan iklim usaha yang kondusif mencakup pada : (1) penciptaan hukum dan peraturan terkait dengan operasional perusahaan; (2) penyediaan infrastruktur fisik untuk mendukung perusahaan berproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa; (3) meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas perijinan; (4) menyediakan jasa-jasa pengembangan usaha finansial dan non finansial.
Adapun factor-faktor penentu kondisi ekonomi makro yang stabil antara lain ditandai dengan : (1) output total produksi atau yang biasa dikenal dengan Produk Domistik Bruto (PDB) yang tinggi karena hal ini dapat mencerminkan tingkat kemakmuran suatu daerah; (2) tercipta kesempatan kerja penuh artinya tidak terdapat pengagguran, hal ini tentu sulit untuk diwujudkan yang dapat adalah tingkat pengguran ditekan atau rendah; (3) tingkat inflasi rendah atau dengan kata lain tercipta stabilitas harga-harga yang diukur dengan indeks harga konsumen atau Consumtion Price Indek (CPI); (4) tercapai keseimbangan hubungan ekonomi luar negeri, hubungan ini berupa hubungan perdagangan ekspor dan impor barang dan jasa; (5) adanya pemerataan distribusi pendapatan yang menunjukkan tingkat keadilan social.
Apabila dalam suatu daerah kondisi ekonomi makronya stabil, akan merangsang investor baik itu investor asing maupun dalam negeri bahkan sampai pada investasi sector-sektor informal. Pemerintah daerah dengan sendirinya akan mendapatkan pemasukan dalam bentuk pajak dan retribusi, terjadi penyerapan tenaga kerja serta tercipta multiplayer effect sehingga kehidupan ekonomi akan terbangun yang kesemuanya secara langsung dan tidak lansung akan menghasilkan pendapatan untuk daerah.
Pemerintah Propinsi Jawa Timur menyadari betul bahwa sector swasta masih mengeluhkan iklim usaha yang kurang kondusif, tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan menghambat investasi dan perdagangan regional, nasional maupun internasional. Sebagai fasilitator pembangunan pemerintah harus dapat memahami berbagai aspek permasalahan, kendala dan keinginan dunia usaha, karena tanpa bisa memahami dunia usaha pemerintah tidak akan dapat melaksanakan fasilitator dengan baik.
Berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi pengembangan dunia usaha antara lain : (1) rendahnya kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi dunia usaha, (2) masih tingginya tingkat korupsi di jajaran birokrasi terutama dalam proses perijinan dunia usaha yang tidak efisien dan tranparan pada akhirnya menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta (3) infrastruktur yang kurang memadai ; (4) rendahnya daya saing produk serta (5) terbatasnya jaringan pengembangan usaha.
Selain itu juga adanya berbagai kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak menumbuhkan kompetisi yang sehat diantara dunia usaha dan antara dunia usaha dengan pemerintah. Keadaan ini diperparah lagi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang kurang dipahami dengan baik oleh Pemerintah Kota /Kabupaten sehingga mereka hanya berorientasi pada peningkatan PAD dengan meningkatkan berbagai pajak dan retribusi tanpa memikirkan dampaknya. Terbukti di Jawa Timur dijumpai 33 perda dari 15 Kabupaten/Kota tentang berbagai pajak dan retribusi yang ditengarai memberatkan dan menghambat dunia usaha.

Menjalin kemitraan Birokrat dengan sector swasta
Melihat kenyataan tersebut diatas, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah mengambil langkah-langkah perbaikan seperti : (1) memberikan jaminan keamanan dan penegakan hukum bagi dunia usaha (2) mengadakan reorientasi kebijakan dari semula yang berorientasi pada peningkatan PAD diganti dengan peningkatan PUD, sehingga pemerintah akan lebih mengutamakan multiplayer effect dari suatu investasi ; (3) menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai pemerintahan yang efisien dan efektif sehingga akan menekan tingkat korupsi yang apada akhirnya dapat mengurangi biaya ekonomi; (4) membenahi system pelayanan perijinan usaha dengan one day service sehingga menjadi lebih transparan, efisien dan efektif serta cepat ; (5) Melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan oleh para investor, salah satunya adalah pembangunan jembatan Surabaya – Madura yang membutuhkan dana sebesar Rp. 296 milyar dalam waktu 2003 – 2004 dan sampai bulan Mei 2004 kemajuan pekerjaan fisik dari sisi Surabaya telah selesai 74,85% dan sisi madura selesai 85,95%; (6) meningkatkan kualitas produk melalui berbagai pendidikan dan pelatihan serta permagangan (7) meningkatkan jaringan usaha melalui berbagai pameran, promosi dan mengembangkan informasi pasar; (8) meningkatkan kerja sama dengan sesama pemerintah daerah, regional dan nasional dan investor dalam negeri untuk mengembangan potensi local dan menjalin kerjasama dengan internasional untuk menarik investor luar negeri (9) mengoptimalkan wadah untuk mengembangkan hubungan antara pemerintah dengan stekeholders khususnya dengan dunia usaha seperti : mengadakan temu usaha dalam acara coffe morning, gala dinner dan berbagai jamuan makan serta pembentukan forum Jawa Timur yang baru saja diadakan pada tanggal 1 Juni 2004 bertempat di Hotel Sheraton – Surabaya.
Berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah Propinsi dengan Asia Foundation dan Bank Dunia telah terbentuk forum Jawa Timur yang bertujuan untuk : (1) mendukung partisipasi sector swasta dalam proses perencanaan publik yang ada kaitannya dengan potensi bantuan Bank Dunia untuk proyek infrastruktur; (2) memberikan kesempatan kepada sector swasta untuk mengungkapkan permasalahan mereka kepada Pemda dan memberikan rekomendasai untuk memperbaiki iklim usaha; (3) mendorong ditingkatkannya koordinasi antar Pemerintah Daerah bekerjasama dengan sector swasta untuk menggairahkan perdagangan.
Selain ketiga tujuan tersebut, telah dibentuk empat Kelompok Kerja (pokja) yaitu : (1) pengembangan ekonomi local, (2) pengembangan infrastruktur dan (3) pengentasan kemiskinan serta (4) reformasi pemerintahan. Memperhatikan keempat pokja tersebut dan sektor swasta atau pengusaha tergabung dalam Pokja pengembangan ekonomi local dan infrastruktur, nampak jelas sekali bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah berupaya menjalin kemitraan dengan sector swasta untuk melaksanakan pembangunan. Kedepan dalam menghadapi era globalisasi yang kental dengan kompetisi serta mengdepankan kualitas produk, Pemprop. Jatim bersama kalangan dunia usaha akan memperkuat kedalam dengan pengembangan ekonomi local atau ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi local.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: