UPAYA MEMOTONG LINGKARAN SETAN KEMISKINAN

Posted on Maret 16, 2009. Filed under: Uncategorized |

Oleh : Dra. Bagas Yulistyati S,Msi
Anggota KajianTim Ambtenar Pemprop. Jatim

Permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran setan yang tidak berujung pangkal. Mengapa mereka miskin ? mereka miskin karena dilahirkan oleh kemiskinan. Orang miskin biasanya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan rendah sehingga tingkat produkstivitasnya juga rendah dengan demikian pendapat dan tabungan juga rendah sehingga untuk biaya pendidikan dan pemupukan modal tidak ada, karena tingkat pendidikan rendah maka keahliannya terbatas sehingga produktivitasnya rendah demikian seterusnya tidak berujung pangkal dan turun temurun.
Diperlukan kerja keras untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan tersebut dan tidak semua orang mampu bekerja keras untuk keluar dari lingkaran tersebut, disinilah peran Pemerintah sangat diperlukan membuat kebijakan yang komprehensif guna memotong mata rantai kemiskinan oleh karena itu kebijakan tersebut harus berpihak dan memberdayakan masyarakat miskin dan dilaksanakan secara bersamaan karena penanganan masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara spatial dan bergantian, tetapi harus serentak dari berbagai aspek.
Menurut Lincolin Arsyad ( 1992) Kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi berakibat manfaat pembangunan tidak dapat menjangkau dan dinikmati oleh mereka, oleh karena itu kemiskinan disamping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan factor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangaan masyarakat sendiri juga bertalian dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dengan demikian strategi dan kebijakan pembangunan yang salah dapat menyebabkan kemiskinan structural artinya kemiskinan yang diderita oleh sekelompok masyarakat karena struktur social masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
Upaya Pemprop Jatim memotong mata rantai kemiskinan di wilayah Jawa Timur dengan menyusun program-program yang menyeluruh dan dilakukan secara serentak seperti yang telah dilaksanakan dan akan diteruskan meliputi aspek : pendidikan, kesehatan, pemupukan modal dan perbaikan lingkungan.

Program-program pengentasan kemiskinan

Program-program Pemerintah Pusat bersama Pemprop. Jatim yang secara langsung bertujuan untuk pengentasan kemiskinan antara lain meliputi : (1) Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) no. 5 tahun 1993 yang merupakan perintis program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mendorong perubahan struktur masyarakat, membangun kapasitas masyarakat (capacity building) melalui pengembangan, peningkatan dan pemantapan kondisi social ekonomi. Dalam program IDT terdapat tiga komponen dasar berupa bantuan dana bergulir, pembangunan prasarana pedesaan dan penyediaan tenaga pendamping. (2) Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) yang dimulai tahun 1995/1996 dan berlangsung selama dua tahun, dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan bantuan modal usaha dan kegiatan pendampingan dan meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan serta bertujuan : Pertama, peningkatan akses pemasaran dan mengurangi keterisolasian wilayah; Kedua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Ketiga, menciptakan lapangan kerja; Keempat, meningkatkan kemampuan kelembagaan; Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dan pelestarian pembangunan. (3) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) diluncurkan pada tahun 1998/1999 sampai dengan 2002 yang kemudian dikenal dengan PPK Fase I dan dilanjutkan satu Fase kemudian diberi nama PPK Fase II. (4) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk wilayah perkotaan. Bersamaan dengan PPK Fase II diluncurkan P2KP I dari tahun 2000 s/d 2002 yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap I meliputi 242 kelurahan 96 kecamatan pada 17 Kabupaten/Kota dengan dana Rp.94 milyar dan tahap II meliputi 424 kelurahan 180 kecamatan dan 18 Kabupaten/Kota yang sama kecuali Kota Batu yang pada tahap I ikut Kabupaten Malang dengan dana Rp.56,850 milyar dan direncanakan P2KP II dimulai tahun 2004.

Sedangkan program murni yang didanai APBD Propinsi Jawa Timur langsung ditujukan kepada masyarakat miskin meliputi : (a) Dalam tiga tahun terakhir ( 2002 s/d 2004) telah dialokasikan dana sebesar Rp. 94 milyar melalui program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDUTASKIN) dengan Tridaya yaitu : pemberdayaan manusia dengan tujuan untuk peningkatan kualitasnya, pemberdayaan usaha untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan guna peningkatan kualitas lingkungan hidupnya. (b) Untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat miskin dalam tahun 2004 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 44 milyar, melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dikelola dengan model asuransi berupa subsidi kesehatan bebas rawat inap kelas III, kedepan diharapkan model ini dapat berkembang melayani seluruh masyarakat. (c) Dan untuk memotong mata rantai kemiskinan dengan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan berpendidikan, sehingga ditetapkan program Subsidi Biaya Minimal Pendidikan dengan anggaran Rp.366 milyar (2004), guna menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan demikian bantuan SPP diarahkan pada lembaga pendidikan SD, SMP, MI, MTs baik negeri maupun swasta. (d) Sedangkan untuk memberikan tambahan modal kerja kepada usaha mikro dan usaha kecil menengah yang tergabung dalam koperasi melalui pemberian bantuan modal pada KSP/USP /LKM dalam tahun 2001 s/d 2003 telah dicairkan dana sebesar Rp.10,20 Milyar dan untuk Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) dalam 2 tahun terakhir (2003 s/d 2004) telah dianggarkan Rp.5,825 Milyar serta pemberian bantuan kredit lunak kepada pengusaha kecil menengah yang berpotensi ekspor dengan bunga 6% pertahun. Untuk PKM ini Pemprop Jatim dalam 2 tahun anggaran (2003 s/d 2004) telah menganggarkan dana Rp. 50 milyar dengan harapan apabila ekspornya lancar maka akan menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) merupakan sektor utama untuk membangkitkan perekonomian rakyat karena sector ini memiliki sifat yang sangat elastis artinya dengan berbagai sifatnya mampu menampung seluruh tenaga kerja baik yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Sehingga sector ini menjadi salah satu jalan pintas dan cepat untuk menampung penangguran dan korban PHK sekalipun, asalkan meraka mau dan mampu bekerja keras. Oleh karena sangat diperlukan pengembangan UMKM, karena mengemban misi menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan secara langsung dapat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Tidak luput dari perhatian Pemprop Jatim untuk memperhatikan nasib nelayan, sehingga didirikan Stasiun Pengisian Bensin Nelayan (SPBN) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nelayan mendapatkan bahan bensin untuk motor kapalnya, pemberian bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG), pendidikan dan pelatihan serta pemberian informasi pasar yang lebih transparan.
Selain itu guna mengatasi keterisolasioan penduduk dan daerah miskin di wilayah selatan Jawa Timur, Pemprop telah mengadakan kesepakatan dengan delapan kepala daerah di wilayah tersebut yang sepakat untuk membangun infrastruktur jalan sepanjang 1.241,42 Km dengan dana awal untuk konstruksi senilai Rp. 137 milyar. Dan juga membangun jembatan Surabaya –Madura (Suramadu) sepanjang 5,4 km dengan lebar 30 m telah menelan anggaran sebesar Rp. 296 milyar, sampai bulan Mei 2004 kemajuan pekerjaan fisik dari sisi Surabaya telah selesai 74,85% dan sisi Madura selesai 85,95%.
Sejalan dengan pelaksanaan program-program tersebut, ternyata telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan terbukti berdasarkan hasil survai BPS angka kemiskinan di Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir menunjukkan trend menurun dari 20,73% (2001) menuju 20,34% (2002) dan tahun 2003 menjadi 19,52% hal ini menunjukkan adanya korelasi yang positif antara program pengentasan kemiskinan untuk pemberdayaan masyarakat dengan jumlah penduduk miskin, dengan kata lain program-program tersebut telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan bargaining posisition masyarakat.
Akhirnya, meskipun berbagai program dan dana telah dicurahkan untuk mengatasi dan mengurangi tingkat kemiskinan cukup banyak, akan tetapi kemiskinan tidak akan pernah terselesaikan hal ini disebabkan pada dasarnya kemiskinan itu sendiri ada tiga klasifikasi yaitu : Kemiskinan absolut bisa ditangani dengan peningkatan pendapatan, kemiskinan struktural atau relatif masih bisa diatasi dengan keberpihakan Pemerintah kepada mereka sedangkan kemiskinan yang bersifat kultural atau budaya adalah paling sulit untuk diatasi karena memang mental mereka sudah tidak tergerak untuk merubah kehidupannya dengan kata lain mereka pasrah pada nasib padahal Allah SWT tidak akan pernah mengubah nasib seseorang tanpa orang tersebut berusaha.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: