PT. JAMKRIDA ANGIN SEGAR BAGI UKM JATIM

Posted on September 7, 2010. Filed under: BUMD, UKM | Tag:, , , , , |

 Oleh : Bagas Yulistyati Setyawan
Kabag. PM dan BUMD – Biro Perekonomian
Pemprov. Jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) tidak mungkin akan menutup mata melihat perjuangan para UKMK dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya di tengah persaingan usaha yang semakin ketat dan berat. Hal ini dikarenakan adanya kenyataan potensi yang dimiliki oleh UKMK di wilayah Jawa Timur yang sangat tinggi mencapai 4.211.562 UKMK (SUSI – BPS 2006), selain itu kontribusinya dalam membangunan perekonomian Jawa Timur melalui share di PDRB mencapai 52,99% atau Rp.329,396 Trilyun (2008).
Berdasarkan kontribusinya tersebut, Pemprov.Jatim memberikan berbagai program bantuan dan fasilitasi diluncurkan untuk membantu UKMK ini berkembang lebih cepat dan besar. Menurut penulis salah satu indikator keberhasilan pengembangan UKMK adalah adanya peningkatan keuntungan, yang ditunjukkan dengan peningkatan omset dan aset yang tentu saja akan diikuti dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga berarti mengurangi tingkat pengangguran. Dengan kata lain jika Pemprov. Jatim dapat membantu UKMK mengembangkan usahanya dapat dikatakan sebagai lagkah nyata dan kongkrit untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi di Jawa Timur. Penulis juga menyadari tidak gampang sekaligus juga tidak murah untuk membantu sektor UKMK ini, mengingat begitu banyak permasalahan yang dihadapi UKM, dapat dikelompokkan dalam : permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, menejemen, desain dan kemasan serta kualitas SDMnya.
Dalam kesempatan ini penulis hanya akan membahas satu aspek saja yaitu permodalan karena tidak mungkin membahas semua aspek permasalahan dalam satu kali tulisan, sehingga aspek lain insya allah akan penulis bahas dalam kesempatan lain.
Masalah permodalan menjadi masalah klasik bagi dunia usaha baik itu usaha besar, menengah apalagi kecil dan mikro. Bagi dunia usaha skala besar dan sebagian menengah permasalahan permodalan dapat dengan mudah mereka atasi karena dapat langsung mengakses ke dunia perbankan. Namun tidak demikian bagi sebagian UKMK dan usaha mikro karena tidak dapat mengakses ke dunia perbankan yang membutuhkan berbagai persyaratan terutama jaminan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka.
Meskipun sebenarnya prospek usahanya layak atau feasible namun tidak memiliki kelengkapan persyaratan yang ditentukan perbankan atau dapat dikatakan tidak bankable. Dalam posisi demikian itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi bagi UKMK yang feasible namun tidak bankble untuk mendapatkan pendanaan. Adapun yang dimaksud dengan tidak bankble dalam konteks ini adalah jaminan UKMK tidak dapat diterima oleh perbankan dikarenakan : kepemilikan jaminan sulit diverifikasi dan sulit disita bila terjadi kredit macet, jaminan sulit bahkan tidak bisa dipindahkan karena tidak dapat disimpan dan diatur, biaya men”tunai”kan mahal serta nilai jaminan tidak stabil.
PT. Jamkrida sebagai dimaksudkan sebagai pemberian penjaminan untuk membantu UKMK yang mempunyai usaha layak (feasible) namun tidak tidak bankable kepada perbankan. Selanjutnya Jamkrida sebagai penjamin UKMK akan mengambil alih sementara resiko pelunasan kredit UKMK (Terjamin) kepada Perbankan / Kreditur (Penerima Jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
Lebih jelaskan pembaca dapat memperhatikan mekanisme dari penjaminan ini sebagai berikut : Proses pengajuan penjaminan diawali dengan pengajuan kredit oleh nasabah UKMK kepada perbankan / kreditur, dan selanjutnya perbankan mengajukan penjaminan kredit atas nama nasabah kepada PT JAMKRIDA JATIM dan setelah ada persetujuan penjaminan, selanjutnya kreditur baru menyalurkan kredit kepada nasabah UKMK.
Dengan demikian atas penjaminan tersebut, nasabah berkewajiban membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada PT JAMKRIDA JATIM seesar 1,5% pertahun. Apabila dikemudian hari, nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan kreditur seperti yang telah ditentukan, maka kreditur berhak mengajukan klaim kepada PT JAMKRIDA JATIM. Selanjutnya sebagai penjamin berkewajiban membayar ganti rugi sejumlah kerugian kreditur dan sejak penyelesaian ganti rugi ini terjadi perpindahan utang nasabah kepada kreditur menjadi utang nasabah kepada PT JAMKRIDA JATIM sebesar ganti rugi yang dibayar. Penagihan atas piutang subrogasi tersebut tetap menjadi kewajiban pihak Bank, namun penagihannya dapat dilakukan bersama atau sendiri.
Program penjaminan merupakan program baru bagi Pemprov maupun bagi UKMK, pada awalnya ada kekhawatiran program ini akan dimafaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk tidak akan mengembalikan pinjamannya ke kreditur karena meraka berpikir “toh sudah dijamin oleh pemerintah untuk apa dikembalikan”. Untuk menghilangkan adanya moral hazard atau kesalahan persepsi seperti itu, sudah diupayakan jalan keluarnya sekaligus guna mendidik disiplin dan tanggung jawab UKMK atas kewajiban membayar pinjaman. Bagi UKMK yang sengaja dengan berbagai alasan tidak mengembalikan karena adanya anggapan yang salah akan mendapatkan sanksi yang merugikan bagi perkembangan usahanya. Sanksi tersebut berupa dimasukkannya nama UKMK kedalam daftar hitam atau black list di Bank Indonesia yang akan mengedarkan nama yang bersangkutan kepada seluruh perbankan sehingga dikemudian hari tertutup pintu perbankan untuk UKMK yang sengaja ngemplang tersebut.
Para pembaca tentunya tahu bahwa tidak kecil dana yang dibutuhkan untuk membantu permodalan yang diperlukan para UKMK untuk bertahan dan mengembangkan usahanya mengingat jumlahnya yang tinggi. Dalam hal ini diperlukan adanya dukungan penuh atau political will yang kuat dari pemerintah dan yang terhormat para anggota dewan, sehingga akan menyetujui untuk mengalokasikan sebagian anggarannya untuk memberikan jaminan kepada segmen ini.
Pada hari Jumat tepatnya tanggal 15 Januari 2010 pukul 14.00 WIB bertempat di Bank Jatim jalan Basuki Rahmat Surabaya dengan disaksikan sekitar 250 tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat di Jawa Timur telah diresmikan oleh Bpk. Gubernur Jawa Timur sebuah Lembaga Pejaminan Kredit Daerah (LPKD) di Jawa Timur dan merupakan LPKD pertama yang dimiliki oleh Pemprov. di Indonesia. Bentuk hukum LPKD Jawa Timur yang dipilih adalah perseroan dan diberi nama PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim dan sekaligus menjadi BUMD ke-12 yang dimiliki oleh Pemprov. Jatim. Untuk sementara PT. Jamkrida berkantor di Bank Jatim Pusat lantai V jl. Basuki Rahmat Surabaya.
Pendirian PT. Jamkrida telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Jatim yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2009 dan telah mendapat ijin operasional dari Menteri Keuangan RI melalui keputusan nomor : KEP-472/KM.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit. Pada saat pendirian modal dasar yang ditetapkan dalam Perda sebesar Rp. 50 Milyar, namun mengingat banyaknya UKMK yang membutuhkan penjaminan sehingga direncanakan modal dasarnya akan ditingkatkan menjadi Rp.200 Milyar.
Pendirian BUMD – PT. Jamkrida Jatim membuktikan bahwa Bapak Gubernur Jatim yang akrab disapa dengan Pak De mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu UKMK sekaligus membuktikan bahwa APBD memang untuk rakyat. Manfaat yang akan diperoleh dengan pendirian perseroan yang sudah lama ditunggu pelaku usaha UKMK adalah : Pertama, UKMK akan mendapat manfaat secara langsung berupa dana segar perbankan meskipun nilai jaminannya dibawah standar atau ketentaun perbankan. Kedua, bagi perbankan akan lebih ekspansif untuk menyalurkan kredit karena adanya kepastian penjaminan. Ketiga, bagi Pemprov. Jatim adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus multiplayer efek yang akan terjadi bilamana usaha UKMK berkembang yang dapat menggerakkan dan menumbuhkembangkan perekonomian lokal.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program yang baru diluncurkan awal tahun ini mempunyai target group yang jelas yaitu membantu permodalan bagi UKMK yang feasible namun tidak bankble yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal serta adanya PAD. Dalam hal ini tidak ada batasan sektor atau bidang usaha UKMK namun semua tergantung pada hasil verifikasi dari perbankan karena pihak kreditur yang akan menilai kelayakan suatu usaha. Sehingga penulis berkeyakinan bahwa PT. Jamkrida memberikan harapan baru bagi UKMK di Jawa Timur untuk tumbuh dan berkembang. Semoga!

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

2 Tanggapan to “PT. JAMKRIDA ANGIN SEGAR BAGI UKM JATIM”

RSS Feed for bagasyulistyatis Comments RSS Feed

Saya Mohon bantuannya kepada Bpk Bagas yulistyati!,karena sudah 3bulan & sampai saat ini! pengajuan pinjaman kredit KUR,saya ke bank jatim belum mendapatkan jawaban

Slamat pagi.
Mungkin saya bisa bantu tlong saya diberi identitas yang lengkap terkait pengajuan KUR tersebut.
mksh


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: